Tidak ada pohon besar yang tumbuh tanpa akar yang kuat.

Begitu pula Nahdlatul Ulama.Ia tidak lahir begitu saja pada 31 Januari 1926. Jauh sebelum tanggal itu dikenang sebagai hari kelahirannya, benih-benih perjuangan telah lebih dahulu ditanam oleh para ulama pesantren melalui gerakan pendidikan, ekonomi, kebangsaan, dan diplomasi keislaman. Nahdlatul Ulama bukan lahir dari ruang kosong, melainkan dari pergulatan panjang para kiai yang membaca perubahan zaman dengan kejernihan ilmu dan kedalaman hikmah.Di antara para ulama itu, berdirilah seorang alim yang kelak dikenang sebagai Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, muassis sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama.

Beliau tidak hanya mewariskan sebuah organisasi, tetapi juga meletakkan fondasi berpikir bahwa agama, ilmu, cinta tanah air, dan pengabdian kepada masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan berbagai ikhtiar sebelum Nahdlatul Ulama resmi berdiri. Nahdlatul Wathan dibentuk untuk membangkitkan semangat cinta tanah air melalui pendidikan. Taswirul Afkar menjadi ruang dialog para ulama dan kaum terpelajar dalam merespons persoalan keumatan dan kebangsaan. Sementara Nahdlatut Tujjar hadir sebagai gerakan membangun kemandirian ekonomi umat melalui jejaring para saudagar Muslim.

Ketiga gerakan ini menunjukkan bahwa sejak awal, dunia pesantren tidak pernah memisahkan agama dari kehidupan sosial, ekonomi, maupun kebangsaan.Puncaknya adalah pembentukan Komite Hijaz pada tahun 1926. Delegasi ini diutus untuk menyampaikan aspirasi ulama Nusantara kepada Raja Ibnu Saud agar tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tetap memperoleh ruang di Tanah Suci dan berbagai situs bersejarah Islam tetap terpelihara. Dari rahim Komite Hijaz inilah kemudian lahir Nahdlatul Ulama—sebuah jam'iyah yang memadukan kekuatan ilmu, tradisi, kebangsaan, dan pengabdian kepada masyarakat.Karena itu, sejak hari pertama kelahirannya, Nahdlatul Ulama tidak pernah dimaksudkan menjadi organisasi yang hanya mengurus persoalan keagamaan dalam arti sempit.NU lahir sebagai ikhtiar menjaga keseimbangan.Menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya.Menjaga hubungan manusia dengan sesamanya.Menjaga hubungan manusia dengan tanah airnya.Dan menjaga hubungan manusia dengan warisan peradaban yang telah dititipkan oleh para pendahulunya.

Barangkali di sinilah letak kebesaran para muassis Nahdlatul Ulama.Mereka tidak sedang membangun sebuah organisasi untuk zamannya sendiri.Mereka sedang menanam akar.Mereka memahami bahwa akar yang kuat tidak pernah tumbuh hanya untuk satu generasi, melainkan untuk memberi kehidupan kepada generasi-generasi yang akan datang.Seratus tahun kemudian, pohon itu telah menjulang tinggi.Kini, ketika Nahdlatul Ulama memasuki abad keduanya, pertanyaan yang patut kita renungkan bukan lagi apakah pohon itu masih berdiri.Melainkan,

Apakah akar yang ditanam Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari bersama para muassis Nahdlatul Ulama masih terus kita rawat di tengah perubahan zaman?

Sejarah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama lahir jauh sebelum Indonesia merdeka.

Namun sejarah juga mencatat bahwa ketika bangsa ini sedang diperjuangkan, para ulama pesantren tidak pernah memilih menjadi penonton.

Mereka turun ke tengah sejarah.

Mereka ikut menanam fondasi berdirinya republik.

Di antara tokoh penting yang mewakili tradisi pesantren dalam proses kelahiran negara adalah KH Abdul Wahid Hasyim. Putra Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari ini menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Bersama para tokoh bangsa lainnya, beliau ikut terlibat dalam pembahasan dasar negara dan konstitusi, sebuah ikhtiar besar yang kemudian melahirkan fondasi Indonesia sebagai rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.

Bagi para ulama pesantren, mencintai tanah air bukanlah pilihan yang bertentangan dengan agama.

Justru dari keyakinan keagamaan itulah lahir tanggung jawab untuk menjaga negeri.

Semangat itu mencapai puncaknya ketika Indonesia yang baru merdeka kembali menghadapi ancaman penjajahan.

Pada 22 Oktober 1945, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari menyerukan Resolusi Jihad, sebuah keputusan bersejarah yang menegaskan kewajiban mempertahankan kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban agama. Seruan itu membangkitkan semangat ribuan santri, kiai, dan rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia. Tidak lama kemudian, sejarah mencatat meletusnya Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, sebuah peristiwa yang kemudian dikenang sebagai salah satu tonggak penting perjuangan bangsa.

Pesantren-pesantren di berbagai daerah ikut menjadi bagian dari perjuangan itu.

Sebagian menjadi tempat perlindungan para pejuang.

Sebagian menjadi dapur logistik.

Sebagian lagi menjadi markas gerilya.

Tidak sedikit pula yang harus menerima kenyataan pahit: bangunannya dibakar, kitab-kitabnya dimusnahkan, para santrinya gugur di medan perjuangan.

Pondok Pesantren API Tegalrejo termasuk di antaranya.

Pada masa Agresi Militer Belanda, pesantren yang didirikan KH Chudlori itu dibakar karena menjadi bagian dari jaringan perjuangan rakyat. Bangunan pesantren rata dengan tanah. Kitab-kitab habis dilalap api. Namun yang tidak berhasil dibakar adalah semangat para santri untuk terus menyalakan ilmu dan mempertahankan kemerdekaan.

Barangkali dari sejarah seperti inilah kita memahami bahwa pesantren tidak pernah memisahkan agama dari tanggung jawab kebangsaan.

Bagi pesantren, mencintai Indonesia bukanlah agenda politik.

Ia adalah bagian dari akhlak.

Karena itu, ketika hari ini kita berbicara tentang Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang estafet nilai yang telah dijaga oleh para ulama sejak republik ini bahkan belum sempurna berdiri.Mereka telah mewariskan sebuah keyakinan sederhana tetapi sangat mendalam:

bahwa menjaga agama dan menjaga Indonesia bukanlah dua jalan yang berbeda. Keduanya adalah satu jalan pengabdian yang sama.

Perjalanan panjang Nahdlatul Ulama tidak selalu berjalan di jalan yang lurus dan mudah.

Sebagaimana kehidupan sebuah bangsa,

NU juga mengalami berbagai fase yang membentuk kedewasaannya. Ada masa ketika NU sepenuhnya bergerak sebagai organisasi sosial-keagamaan. Ada pula masa ketika para ulama memandang bahwa memperjuangkan kepentingan umat juga memerlukan kehadiran di ruang politik kenegaraan.


Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama mengambil keputusan besar dengan berdiri sebagai partai politik yang mandiri. Keputusan itu lahir dari konteks zamannya, ketika bangsa Indonesia sedang membangun sistem demokrasi yang baru tumbuh dan berbagai kekuatan politik berusaha mencari bentuk terbaik bagi kehidupan berbangsa. Bagi para kiai saat itu, politik bukanlah tujuan, melainkan salah satu ikhtiar untuk memastikan bahwa aspirasi umat, dunia pesantren, dan kepentingan kebangsaan memperoleh ruang dalam kehidupan bernegara.

Dalam perjalanan sejarahnya, Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi yang tidak kecil. Banyak tokoh NU mengambil bagian dalam pemerintahan, parlemen, maupun berbagai proses pembangunan bangsa. Namun pengalaman panjang itu juga menghadirkan pelajaran penting: ketika organisasi terlalu larut dalam dinamika politik praktis, energi untuk melayani umat sering kali ikut terkuras.

Memasuki masa Orde Baru, ruang politik mengalami perubahan yang sangat besar. Nahdlatul Ulama menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Di tengah situasi itulah lahir kesadaran baru bahwa kekuatan terbesar NU sesungguhnya bukan terletak pada kekuasaan politik, melainkan pada kepercayaan masyarakat yang tumbuh melalui pesantren, pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial.

Keputusan kembali kepada Khittah 1926 menjadi titik balik penting dalam perjalanan Nahdlatul Ulama. Keputusan itu bukanlah langkah mundur dari kehidupan berbangsa, melainkan penegasan kembali jati diri NU sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah—organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang mengabdikan dirinya bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Dari rahim Khittah itulah kemudian lahir babak baru Nahdlatul Ulama. Di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, NU kembali menemukan kepercayaan dirinya sebagai kekuatan moral, intelektual, dan kebudayaan bangsa. Gus Dur membuka ruang dialog yang luas, mempertemukan berbagai kelompok yang berbeda, serta menegaskan bahwa Islam Indonesia dapat berjalan seiring dengan demokrasi, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Namun makna terbesarnya bukanlah semata karena seorang kader NU berhasil menduduki jabatan tertinggi di negeri ini. Yang jauh lebih penting, Gus Dur menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa seorang pemimpin dapat hadir sebagai bapak bangsa—merangkul tanpa membedakan, melindungi kelompok-kelompok yang lemah, menghormati keberagaman agama dan kebudayaan, serta menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Warisan itulah yang hingga kini terus hidup dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Bukan sekadar warisan organisasi, melainkan warisan cara berpikir. Bahwa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan membangun kekuatan politik, tetapi juga dengan merawat persaudaraan, memperkuat moderasi beragama, menghormati kebudayaan Nusantara, serta menjaga ruang hidup yang damai bagi seluruh warga bangsa.

Tidak lama setelah era Reformasi, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu saluran politik yang diinisiasi oleh banyak tokoh Nahdlatul Ulama. Namun sejak awal NU tetap menegaskan posisinya sebagai rumah besar umat, berdiri di atas semua pilihan politik warganya. Politik dapat menjadi ruang pengabdian, tetapi Nahdlatul Ulama tetap menjaga dirinya sebagai penjaga nilai, penjaga persatuan, dan penjaga arah kebangsaan.

Mungkin inilah pelajaran paling berharga yang diwariskan oleh satu abad perjalanan Nahdlatul Ulama.

Bahwa organisasi ini tidak pernah dibangun untuk mengejar kekuasaan.NU dibangun untuk menjaga bangsa.

Menjaga akhlak kehidupan bernegara.Menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.

Dan menjaga Indonesia agar tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.


Warisan nilai itulah yang kini memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama—sebuah amanah yang harus terus dirawat oleh setiap generasi, agar pesantren tetap menjadi penjaga akar kebangsaan, kebudayaan tetap menjadi perekat persaudaraan, dan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negeri yang damai, berkeadaban, dan bermartabat.

Jika pada abad pertama Nahdlatul Ulama dihadapkan pada tantangan kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, pergulatan politik, dan pembangunan bangsa, maka abad kedua menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda.

Musuh yang dihadapi tidak lagi tampak dalam bentuk penjajahan fisik.

Ia hadir dalam wajah yang jauh lebih halus.

Perubahan berlangsung begitu cepat, sering kali melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya.

Revolusi digital mengubah cara manusia berpikir, bekerja, dan berinteraksi. Kecerdasan buatan (artificial intelligence) mulai mengambil alih sebagian pekerjaan yang selama ini dikerjakan manusia. Media sosial bukan lagi sekadar ruang komunikasi, tetapi telah menjadi arena pembentukan opini, pertarungan identitas, sekaligus sumber disinformasi yang mampu memecah belah masyarakat dalam hitungan detik.

Pada saat yang sama, dunia juga menghadapi krisis yang tidak kalah besar. Perubahan iklim mengancam kehidupan petani dan desa-desa yang selama berabad-abad menjadi penyangga peradaban Nusantara. Urbanisasi terus menggerus ikatan sosial di kampung-kampung. Generasi muda tumbuh dalam dunia yang semakin terbuka, tetapi sering kali semakin jauh dari akar tradisi dan kebudayaannya sendiri.


Kita hidup pada zaman yang serba cepat.

Cepat memperoleh informasi.Cepat membangun opini.

Cepat menghakimi.Tetapi sering kali lambat mendengar.

Lambat memahami.

Dan lambat merawat.

Dalam situasi seperti ini, Nahdlatul Ulama tidak cukup hanya menjaga warisan masa lalu.


NU dituntut mampu menerjemahkan nilai-nilai para muassis ke dalam bahasa zaman.

Pesantren tidak lagi hanya bertugas mencetak ahli agama, tetapi juga melahirkan generasi yang mampu berdialog dengan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, lingkungan hidup, dan perubahan sosial tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari tradisi Ahlussunnah wal Jamaah.

Kebudayaan pun memperoleh makna yang semakin penting. Di tengah derasnya arus globalisasi, kebudayaan bukan sekadar peninggalan masa lalu yang dipertontonkan dalam festival atau museum. Kebudayaan adalah ruang tempat masyarakat menjaga ingatan kolektifnya, membangun solidaritas sosial, serta merawat nilai-nilai yang tidak pernah dapat digantikan oleh teknologi.

Di tengah perubahan yang bergerak begitu cepat, Nahdlatul Ulama sesungguhnya telah memiliki bekal yang diwariskan oleh para muassis melalui nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai-nilai itu bukan sekadar konsep keagamaan, melainkan cara memandang kehidupan. Tawasuth mengajarkan sikap moderat dan tidak terjebak pada sikap yang berlebihan. Tasamuh menumbuhkan penghormatan kepada perbedaan dan kemajemukan. Tawazun menjaga keseimbangan antara kepentingan agama, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Sementara i'tidal mengingatkan bahwa setiap langkah harus ditegakkan di atas keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral.

Bagi masyarakat Jawa, nilai-nilai itu menemukan ungkapan yang sangat sederhana namun mendalam melalui falsafah Kanjeng Sunan Kalijaga: ngeli neng ora keli. Mengikuti arus kehidupan tanpa hanyut olehnya. Menerima perubahan tanpa kehilangan jati diri. Membuka diri terhadap kemajuan tanpa tercerabut dari akar tradisi.

Hanya ikan yang telah mati yang akan hanyut mengikuti arus ke mana pun air membawanya. Sebaliknya, ikan yang hidup akan mengikuti arus ketika diperlukan, tetapi juga mampu berenang melawan arus ketika keadaan menuntutnya. Di situlah letak kebijaksanaan. Tidak menolak perubahan hanya karena ia baru, tetapi juga tidak menerima setiap perubahan tanpa kebijaksanaan.

Barangkali begitulah Nahdlatul Ulama selama satu abad terakhir menjaga dirinya. Tidak menjadi organisasi yang membeku di masa lalu, tetapi juga tidak larut oleh setiap gelombang zaman. NU terus bergerak, berdialog, belajar, dan beradaptasi, tanpa melepaskan akar-akar pesantren yang menjadi sumber kekuatannya.

Maka memasuki abad kedua, tantangan terbesar Nahdlatul Ulama bukanlah memilih antara tradisi dan modernitas. Tantangannya adalah bagaimana tetap menjadi ngeli neng ora keli: bergerak mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap teguh menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kompas moral dalam merawat tradisi dan menumbuhkan peradaban.

Setiap zaman selalu melahirkan tantangannya sendiri.

Demikian pula setiap zaman akan melahirkan orang-orang yang dipanggil oleh sejarah untuk menjawab tantangan itu. Mereka tidak selalu tampil sebagai tokoh yang paling banyak berbicara. Tidak selalu berada di pusat perhatian. Bahkan sering kali mereka tumbuh perlahan, ditempa oleh kehidupan, dibentuk oleh pengabdian, dan dikenal masyarakat jauh sebelum namanya ramai diperbincangkan.

Begitulah estafet kepemimpinan Nahdlatul Ulama terus berlangsung selama satu abad.

Para muassis telah meletakkan akar.

Generasi berikutnya menjaga republik.

Sebagian menguatkan pesantren.

Sebagian membangun pendidikan.

Sebagian merawat kebudayaan.

Sebagian lagi hadir di ruang-ruang kebangsaan.

Mereka boleh menempuh jalan yang berbeda, tetapi semuanya bertolak dari mata air yang sama: pengabdian kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan.

Memasuki abad kedua, Nahdlatul Ulama membutuhkan lebih dari sekadar regenerasi kepemimpinan.

NU memerlukan regenerasi cara berpikir.

Perubahan zaman tidak cukup dijawab dengan pergantian figur.

Ia membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca masa depan tanpa kehilangan akar sejarahnya; kepemimpinan yang akrab dengan teknologi, tetapi tetap teduh dalam akhlak; yang dekat dengan masyarakat, tetapi tidak tercerabut dari tradisi pesantren; yang menghormati kebudayaan sebagai bagian dari dakwah; serta yang mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk merawat Indonesia.

Di tengah pencarian itulah, penyusun merasa perlu merekam perjalanan pemikiran KH Muhammad Yusuf Chudlori.

Bukan karena beliau sedang berada dalam suatu momentum tertentu.Bukan pula untuk menempatkan beliau sebagai jawaban atas seluruh persoalan Nahdlatul Ulama.

Melainkan karena dalam perjalanan lebih dari dua puluh tahun, penyusun menyaksikan satu benang merah yang terus hidup dalam setiap ruang pengabdian beliau: bagaimana pesantren berdialog dengan kebudayaan, bagaimana dakwah bertemu dengan kemanusiaan, bagaimana tradisi berjalan berdampingan dengan perubahan, dan bagaimana kepemimpinan lahir dari kesediaan untuk melayani, bukan dari hasrat untuk memimpin.

Buku ini karena itu tidak sedang menawarkan seorang tokoh.

Buku ini mengajak pembaca menelusuri sebuah jalan.

Sebuah jalan yang telah dirintis oleh para muassis Nahdlatul Ulama, diwariskan dari generasi ke generasi, lalu menemukan bentuk-bentuk baru sesuai dengan tantangan zamannya.Apabila perjalanan KH Muhammad Yusuf Chudlori menjadi salah satu cermin untuk membaca jalan itu, maka sesungguhnya yang ingin dihadirkan buku ini bukanlah sosoknya, melainkan nilai-nilai yang tumbuh melalui laku hidupnya.Sebab pada akhirnya, kepemimpinan bukanlah tentang siapa yang berdiri paling depan.Kepemimpinan adalah tentang siapa yang paling setia menjaga mata air, agar tradisi tetap hidup, masyarakat tetap bertumbuh, dan peradaban terus menemukan harapannya.Dengan kesadaran itulah buku ini disusun.


Sebagai ikhtiar kecil untuk merawat ingatan, merangkai gagasan, dan meneruskan estafet nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu Nahdlatul Ulama.Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari percakapan panjang tentang bagaimana pesantren terus menjaga akar kebangsaan, kebudayaan tetap menghidupkan persaudaraan, dan Nahdlatul Ulama memasuki abad keduanya dengan keberanian untuk ngeli neng ora keli—membaca perubahan zaman dengan jernih, tanpa kehilangan arah dan jati dirinya.Karena hanya dengan cara itulah tradisi akan tetap dirawat, dan peradaban akan terus bertumbuh.